Seorang
wanita datang ke balai kota DKI Jakarta untuk melaporkan keluh kesahnya
kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Diketahui Anies
Baswedan dan Sandiaga Uno sudah resmi dilantik menjadi Gubernur dan
Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017, lalu.
 Semenjak dilantik, Anies dan Sandi langsung melaksanakan beberapa agenda kerja mereka sebagai seorang gubernur dan wakil gubernur. Mereka sempat berkeliling di beberapa daerah di Jakarta untuk melihat keadaan terkini daerah tersebut.Ia juga melakukan sidak di beberapa kantor layanan publik DKI Jakarta salah satunya di Kantor Lurah Cikini, Jakarta Pusat. Anies melakukan sidak dadakan pada Selasa (24/10/2017) pagi. Ia menanyakan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kelurahan Cikini, yang masih kosong daln belum ada pegawai. Setelah berkeliling di kantor kelurahan, Anies pun kembali ke ruang PTSP dan bertemu pegainya. "Meskipun baru buka pukul 07.30 WIB, usahakan datang lebih pagi. Jangan pukul 07.30 baru siap-siap," kata Anies, dikutip dari Warta Kota. Anies pun baru saja memenuhi satu di antara janji saat kampanye pilgub lalu untuk menutup Hotel Alexis. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemprov DKI (PTSP) tak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis. Surat permohonan perpanjangan izin usaha yang diajukan oleh pengelola Hotel Alexis tidak diperpanjang oleh Dinas PTSP DKI Jakarta pada 27 Oktober 2017. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta, Edy Junaedi. "Saya juga sudah laporkan ke gubernur soal tak diperpanjangnya izin usaha Hotel Alexis," kata Edy ketika dihubungi wartawan pada Senin (30/10/2017) siang, dikutip dari Tribunnews.com. Ditemui di tempat yang berbeda, Anies juga menjelaskan mengenai penutupan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diduga menjalankan praktek prostitusi. "Kita tegas dan tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi, karena itu kita sampaikan selama kampanye kemarin bahwa kita akan mengambil sikap tegas kepada Alexis," ujar Anies di Balaikota, Senin (30/10/2010). Tak hanya melakukan sidak di beberapa tempat dan menjalankan kebijakan, Anies juga menjalankan tradisi lama yang pernah diterapkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Setiap paginya, Anies menerima aduan dari warga DKI mengenai keluhan yang mereka rasakan. Kegiatan tersebut berjalan setiap harinya, seperti apa yang dilakukannya pada hari ini, Rabu (1/11/2017) pagi di balai kota DKI Jakarta. Satu diantara warga yang lapor adalah Murni Fatmawati, pengurus Komunitas Senam Ria Monas. Dilansir dari Kompas.com, sebelumnya ia melaporkan jika komunitas senang yang dijalankannya sudah berdiri sejak 40 tahun yang lalu. Dalam aduannya, Murni mengatakan setiap menjalankan senam di Monas ia harus membayar biaya retribusi sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk 4 kali senam. "Saya benar Pak sudah enggak kuat Pak sudah enggak sanggup Pak. Saya mesti bayar Rp 1,5 juta setiap habis bulan. Hari ini saya bayar," ungkapnya. Lalu Anies menanyakan sudah berapa lama membayar retribusi senam di Monas. Murni menjawab jika ia sudah membayar biaya retribusi selama 15 bulan, padahal mereka masih harus membayar instruktur senam dan minuman untuk peserta senam. Selain melakukan aduan tersebut, Murni juga membandingkan bagaimana kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta tiap periode dalam mengelola Monas. Bahkan ia menyebut jika saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur, Monas tidak terkondisikan. "Jadi saya sudah 19 tahun. Era Pak Jokowi, wah Monas berantakan, semua masuk. Era Pak Sabdo bikin lagi senam. Jadi di Monas ada lima titik senam sekarang. Pak Sabdo Pak, UPT Monas, sekarang Pak Munjirin ya. Jadi Monas itu sudah kacau." Murni juga mengungkapkan jika komunitasnya dibilang sengaja menarik iuran, padahal mereka sudah melaksanakan senam tersebut selama 40 tahun sebelum ada komunitas baru. "Padahal kita dah mulai 40 tahun lalu. Bahkan gubernurnya Pak Ali Sadikin, Sutiyoso kita diapresiasi, Pak. Bahkan 3 bulan sekali kita diberi uang kerohiman. Mohon maaf saya jadi buka kartu ya. Kita disebutnya pahlawan tanpa tanda jasa di bidang olahrga," tambah Murni. Setelah aduan dari Murni tersebut, Anies pun memberikan tanggapan jika pihaknya akan segeran mengondisikannya. "Oke boleh, begini jadi sekarang sedang menyusun pergub mengenai pemanfaatan Monas. Aturan lengkapnya, nanti salah satunya, nanti kita atur," ujar Anies. Di akhir percakapannya, Murni menceritakan asalan yang dikatakan Ahok kepadanya tentang penarikan retribusi komunitas senam di Monas. "Pak Ahok kesimpulannya dia sendiri nih, katanya setiap area milik Pemda yang berhubungan dengan penarikan saweran dari masyarakat harus bayar sewa," pungkas Murni. |
