-- Catatan Hendri F. isnaeni, Majalah Historia (historia.id)
Film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar lagi justru oleh keputusan
purnawiran jenderal TNI AD atas permintaan mantan Kepala Staf Angkatan
Udara.
Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat (TNI AD) menginstruksikan seluruh prajuritnya untuk
menggelar nonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI. Film ini secara
resmi berhenti ditayangkan di televisi sebagai tontonan wajib sejak
September 1998.
Sejarawan Asvi Warman Adam melacak siapa yang
berperan di balik penghentian penayangan film itu. “Dari Purnama
Suwardi, wartawan senior TVRI, saya beroleh informasi, film itu tidak
diputar lagi atas permintaan masyarakat,” kata Asvi dalam bukunya
Menguak Misteri Sejarah.
Asvi kemudian mendapat informasi bahwa
Laksamana Madya Udara TNI (Purn.) Sri Mulyono Herlambang, mantan KSAU
(1965-1966) yang menjabat ketua Persatuan Purnawirawan AURI, meminta
penghentian penayangan film itu. Namun, Asvi tidak menemukan arsip surat
pada sekretariat Persatuan Purnawirawan AURI.
Selain dari PP
AURI, permintaan penghentian penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI juga
datang dari Marsekal TNI (Purn.) Saleh Basarah, mantan KSAU
(1973-1977). Saleh menelepon Menteri Penerangan Letjen TNI (Purn.) Yunus
Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono, meminta agar film itu
tidak ditayangkan lagi karena menyudutkan TNI AU.
“Saya mendengar
pengakuan dari Saleh Basarah bahwa pada tahun 1998 dia menelepon
Menteri Penerangan Yunus Yosfiah dan Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono
agar film Pengkhianatan G30S/PKI tidak diputar lagi. Di dalam film
tersebut terkesan bahwa ‘Halim adalah sarang pemberontak’,” kata Asvi.
Asvi mendengar pengakuan itu ketika dijamu makan siang di rumah Saleh
Basarah pada 2 Mei 2009 dalam rangka persiapan peluncuran biografi Saleh
Basarah.
Menurut Asvi, TNI AU berkepentingan agar film
propaganda itu tidak ditayangkan lagi karena TNI AU dituding terlibat
dalam Gerakan 30 September 1965. Menteri/Panglima Angkatan Udara
Laksamana Madya Udara TNI (Purn.) Omar Dhani dipenjara selama 29 tahun
karena dituduh terlibat G30S.
“Akibatnya, sepanjang Orde Baru
stigma negatif itu melekat pada korps ini. Peluang untuk meluruskan
sejarah AURI baru terbuka setelah kejatuhan Soeharto,” kata Asvi.
Permintaan mantan KSAU itu disambut baik oleh Yunus Yosfiah, seorang
jenderal TNI AD dan veteran perang di Timor Timur. Dia memutuskan film
Pengkhianatan G30S/PKI tidak akan ditayangkan lagi mulai 30 September
1998.
Alangkah baiknya TNI AU berkomunikasi dengan TNI AD agar
menghentikan penayangan film Pengkhianatan G30S/PKI karena film itu juga
menyudutkan TNI AU.
Sumber: https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=10211978016660390&id=1072002562&_rdc=1&_rdr